Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' buat Oknum yang Haus Uang

Gw mau bahas tentang Dana desa dimana jadi lahan basah buat oknum oknum yang haus akan uang. Dan gw pribadi miris banget, ngelihat dana desa tidak transparan.

Gw nulis berdasar data dan fakta dari media ataupun badan internal terkait.

Berdasarkan Kementerian Keuangan, Dana Desa (DD) mengalami kenaikan Anggaran setiap tahunnya :

• 2015 : Rp. 20,7 Triliun ( Rp. 280 juta setiap desa)
• 2016 : Rp. 46,98 Triliun ( Rp. 628 juta setiap desa)
• 2017 : Rp. 60 Triliun ( Rp. 800 juta setiap desa)
• Dan pada 2018 Anggaran Dana Desa Rp. 60 Triliun untuk 74.958 desa dengan sistem :
• Rp. 46,2 Triliun Alokasi Dasar dibagi secara merata di setiap desa
• Rp. 1,8 Triliun Alokasi Afirmasi dibagi kepada Desa tertinggal dan sangat tertinggal.
• Rp. 12 Triliun Alokasi Formula dimana anggaran dibagi lagi berdasarkan kriteria :
• 50% pada Desa dengan mayoritas penduduk miskin
• 25% Pada Desa dengan tingkat kesulitan geografis
• 15% pada Desa dengan Luas wilayah diatas rata-rata
• 10% Penduduk desa diatas rata-rata. (Kemenkeu).

Sedangkan menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) di tahun 2018 :

• 14.461 Desa tertinggal atau 19,17%
• 55.369 Desa berkembang atau 73,4%
• 5.606 Desa mandiri atau 7,43%

Yang kemudian desa tertinggal banyak terdapat di Papua, Maluku dan juga Kalimantan. (Sumber: CNN)

Terus buat apa sih Dana Desa yang menurut gw lebih dari cukup buat ngebangun desa perlahan dan memadai.

Dengan dana desa, pembangunan rumah warga miskin, lapangan olahraga dan fasilitas lainnya bisa dibangun dengan adanya Program Kerja Desa (Prokades).


Desa lo bisa buat badan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Desa lo bisa ngadain produksi suatu barang atau jasa yang kalo dikelola dengan baik bisa memakmurkan warga desa lo sendiri.

Dengan dana desa lo bisa bikin Embung Air yang nantinya bisa dibuat tempat pemancingan ataupun tempat buat budidaya ikan bersama.

Dan seharusnya semua pedagang kecil di desa bisa mendapat uang pinjaman ataupun bantuan,masyarakat atau warga miskin bisa dapet bantuan khusus dan masih banyak lagi program program yang seharusnya berjalan.

Kalo misal jalan di desa lo bolong bolong , warga yang miskin boro boro dapet bantuan, tanah kubran ga keurus sedangkan Kepala Desa lo tiap tahun umroh setelah diangkat jadi Kepala Desa, itu tanda tanya besar kemana dana dana yang sudah di anggarkan Pemerintah Pusat.

Gw berharap suatu saat semua desa makmur tp emang mustahil tanpa ada ketimpangan,gw cuman bisa nyimpulin data data yg gw himpun dan gw pelajari. Dan gw bukan ahli ekonomi yang tau segala nya tentang masalah ekonomi.

Kritis gaharus demo,cukup amati dan pahami.

Terimakasih.

Share dari:

Source data :
- Kemenkeu
- CNN
- Liputan6


Penulis: Nur Rozuqi
Ketua Umum Forum Sekretaris Desa Indonesia